Jadi Negara Maju, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Harus Tembus 6%

 Pascatiga tahun pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, isu ekonomi kini mendapatkan sorotan utama dari pemilih Indonesia pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Dalam rangkaian upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi, pemilihan calon pemimpin yang mampu mengatasi tantangan ekonomi menjadi semakin penting.

Sekretaris Jenderal BPP Hipmi Anggawira menyoroti berbagai aspek penting terkait isu ekonomi pada Pilpres 2024, salah satunya transformasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi.

“Negara yang maju memiliki banyak pengusaha, namun bukan hanya pengusaha mikro. UMKM harus memiliki kesempatan untuk naik kelas. Transformasi dan digitalisasi dapat menjadi kunci untuk percepatan transformasi UMKM, khususnya di sektor pertanian,” ujarnya dikutip Selasa (29/8/2023).

Anggawira juga mengapresiasi kepemimpinan Joko Widodo yang berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya melalui ekspor berbagai komoditas.

Pertumbuhan Ekonomi

“Pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen diperlukan agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan dapat menghindari middle-income trap. Strategi kolaborasi dan stabilitas kepemimpinan Jokowi patut diapresiasi karena stabilitas merupakan kunci bagi pertumbuhan positif,” tuturnya.

Di sisi lain, situasi di lapangan, para pengusaha daerah dalam sektor swasta seringkali bersaing dengan BUMN dalam hal dukungan pendanaan. Anggawira menyoroti peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga lebih kepada Pelayanan Publik (PSO).

“Sebagai entitas yang seharusnya melayani kebutuhan publik, ukuran keberhasilan BUMN seharusnya bukan hanya keuntungan finansial saja, tetapi juga profitabilitas dalam arti yang lebih luas. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya rumusan dan strategi bersama, sehingga Indonesia dapat terwujud sebagai entitas yang bersatu, dengan BUMN yang kuat berperan dalam meningkatkan daya saing nasional di pasar global,” tegasnya.

Suku Bunga

Anggawira juga mengangkat isu suku bunga yang masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ia menyatakan bahwa langkah perlahan untuk mengurangi suku bunga perlu diambil ke depan agar roda pembangunan seperti hilirisasi dan industrialisasi dapat berjalan lebih cepat.

“Terkait tingginya suku bunga, kita perlu merumuskan solusi, termasuk formulasi subsidi bunga dan kredit, perlu ada skema perbankan yang mendukung program hillirisasi kita,» ujar Anggawira yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, https://www.anugerah-jaya.com/ dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo).

Dengan berbagai pandangan yang dihadirkan oleh para narasumber, masyarakat Indonesia akan mendapatkan wawasan lebih dalam tentang peran ekonomi dalam Pilpres 2024 dan bagaimana hal ini dapat membentuk arah pembangunan ekonomi di masa depan.

“Kita belajar dari Pilpres sebelumnya tentang kondusifitas dan harapannya adanya keberlanjutan dari berbagai platfom pembangunan yang ada. Harapannya ada isu ekomoni yang dirumuskan oleh Capres dan Cawapres kita nanti secara detail sehingga itu bisa menjadi bahan kami didunia usaha untuk menggali potensinya,” tutupnya.